Indonesia setelah 17 Agustus 1945

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berlangsung dengan sangat damai, tak ada pertumpahan darah walaupun pada waktu itu Indonesia masih berstatus Jajahan Jepang. Lalu, mengapa pemerintah Jepang tidak melarang? 

Indonesia setelah 17 Agustus 1945



Itu semua adalah berkat kecerdikan para pendiri bangsa yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Sutan Sjahrir, tiga orang aktivis gerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah diakomodir Jepang sejak satu bulan sebelumnya, yaitu Juli 1945. Bahkan beberapa kali juga, Bung Karno difasilitasi Jepang untuk pergi ke berbagai daerah dalam rangka menyampaikan pidato yang berisi harapan akan tibanya kemerdekaan Indonesia. 

Menurut Dr. Soeharto, dokter pribadi dari Sukarno dan Hatta, setidaknya ada alasan tertentu mengapa Jepang terkesan membiarkan Sukarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Rupanya, hal tersebut terjadi lantaran sebelumnya sudah ada kesepakatan antara para pejuang kemerdekaan yang diwakili oleh Bung Karno dengan Laksmana Maeda dan kawan-kawan pejabat Jepang, serta mendapat restu dari pimpinan mereka, Laksamana Shibata dalam sebuah pertemuan di Singaraja, Bali. 


Butir-butir kesepakatan tersebut antara lain: 
  • Pertama, Jepang pura-pura tidak tahu bahwa Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya, oleh karenanya hal tersebut tidak bisa dicegah. 
  • Kedua, setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, penguasa Jepang secara resmi akan melakukan protes tidak setuju, tapi berjanji tidak akan melakukan tindakan kekerasan apapun bentuknya. 
  • Ketiga, Bung Karno dan Bung Hatta berjanji bahwa naskah Proklamasi Kemerdekaan disusun sedemikian rupa, sehingga tidak memuat kalimat yang bisa menghasut rakyat untuk menyerang orang-orang Jepang, juga tanpa kata-kata yang menandakan bahwa proklamasi kemerdakaan dinyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Situasi pada saat itu adalah Jepang yang dalam keadaan kalah perang, setelah porak poranda akibat gempuran sekutu dan pemboman Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 Agustus 1945. Saat itu juga, tentara Sekutu sudah mulai mendarat di pulau-pulau di Nusantara, Bahkan Jepang sudah setuju bahwa mereka menyerah kepada pihak sekutu dalam keadaan status quo, karena itulah Jepang tidak mau terang-terangan diketahui mendukung upaya Indonesia merdeka. 

Karena alasan itu, saat pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, situasi di Pegangsaan Timur 56 dan juga situasi Kota Jakarta pada umumnya relatif aman dan tertib. Bahkan setelah tanggal 17 Agustus, Jepang tidak lagi menjalankan kekerasan di Jakarta. Beberapa perwiranya seperti Laksamana Shibata di Surabaya menyerahkan banyak senjata kepada para pejuang Indonesia.

Tanggal 18 Agustus 1945, PPKI membentuk sebuah pemerintahan sementara dengan menetapkan Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru berjalan satu hari ini dengan 8 jumlah provinsi yang terdiri dari Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. 


Peta 8 Provinsi

Pengumuman akan kemerdekaan Indonesia ke luar negeri secara resmi dilakkan Presiden Sukarno pada tanggal 23 Agustus 1945. Pada saat pemerintahan Indonesia masih baru-barunya itu, pasukan sekutu mulai merangsek memasuki Jawa. Terlebih lagi sekutu memang sudah mendeklarasikan bahwa seusai perang, Belanda akan kembali mendapatkan negara jajahannya yaitu Hindia Belanda alias Republik Indonesia yang baru saja mengumumkan kemerdekaannya. 

Periode berikutnya adalah periode mempertahankan kemerdekaan dari cengkeraman nekolim Belanda. Sejak saat itulah, gaung "Merdeka atau Mati!" mulai menggema di sejumlah daerah. 

Merdeka atau mati


source: rosodaras.wordpress.com

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Indonesia setelah 17 Agustus 1945"

Posting Komentar